DOKUMEN HUKUM JDIH OMBUDSMAN
DOKUMEN TAGS "8"
PERATURAN LEMBAGA NEGARA 2025
Peraturan Ketua Ombudsman Nomor 8 Tahun 2025 tentang Pedoman Jaringan Pengawasan Pelayanan Publik
Dokumen 105KEPUTUSAN KEMENTERIAN/LEMBAGA SK 2025
Keputusan Ketua Ombudsman Nomor 180 Tahun 2025 tentang Daftar Informasi Publik di Lingkungan Ombudsman Republik Indonesia Tahun 2025
Dokumen 187KEPUTUSAN KEMENTERIAN/LEMBAGA SK 2025
Keputusan Ketua Ombudsman Nomor 38 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Keputusan Ketua Ombudsman Nomor 67 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Klasifikasi Laporan Masyarakat di Lingkungan Ombudsman Republik Indonesia
Dokumen 605MEMORANDUM OF UNDERSTANDING MOU 2023
Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kota Bontang dan Ombudsman Republik Indonesia tentang Sinergi Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kota Bontang
Dokumen 329MEMORANDUM OF UNDERSTANDING MOU 2023
Nota Kesepakatan antara Ombudsman Republik Indonesia dan Pemerintah Kabupaten Pelalawan tentang Sinergi Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pelalawan
Dokumen 307MEMORANDUM OF UNDERSTANDING MOU 2023
Nota Kesepahaman antara Asosiasi Program Studi Ilmu Hukum Perguruan Tinggi Muhammadiyah dan Ombudsman Republik Indonesia tentang Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi Dalam Peningkatan Kualitas Publik di Seluruh Program Studi Ilmu Hukum Muhammadiyah
Dokumen 259MEMORANDUM OF UNDERSTANDING MOU 2023
Nota Kesepakatan antara Ombudsman Republik Indonesia dan Pemerintah Kabupaten Tangerang tentang Sinergi Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang
Dokumen 222MEMORANDUM OF UNDERSTANDING MOU 2023
Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai dan Ombudsman Republik Indonesia tentang Sinergi Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Kabupaten Kepulauan Mentawai
Dokumen 271MEMORANDUM OF UNDERSTANDING MOU 2023
Nota Kesepahaman antara Ombudsman Republik Indonesia dan Universitas Nurdin Hamzah tentang Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi Dalam Rangka Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Lingkungan Universitas Nudin Hamzah
Dokumen 225MEMORANDUM OF UNDERSTANDING MOU 2023
Nota Kesepakatan antara Ombudsman Republik Indonesia dan Pemerintah Kabupaten Tana Tidung tentang Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tana Tidung
Dokumen 267Pengunjung
7101
Hari Ini
13833
Kemarin
55940
Seminggu
126094
Bulan Ini
971533
Tahun Ini
1919383
Total
Ombudsman adalah lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh BUMN, BUMD, BHMN serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan/atau APBD.
Kontak Kami
Jl. H. R. Rasuna Said Kav. C-19, RT.6/RW.7, Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan
DKI Jakarta, 12920
jdih@ombudsman.go.id
02122513737
Tautan
